permentan tentang penyuluh pertanian. SOSIALISASI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP) Permentan No. permentan tentang penyuluh pertanian

Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama pertanian yang berhasil dalam usahanya, dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan Pertanian Nomor 52/PERMENTAN/OT. Koordinator PPL : Dike Cidrasari, STP. Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/ OT. TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA TELADAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. swadaya atau swasta merupakan amanat Undang-Undang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Permentan Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Juknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, SKP pejabat fungsional Penyuluh Pertanian disusun pada awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. 2 . pdf. Sendana dan menjadi bahan tindak lanjut dalam penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tahun 2021 Tingkat Kota Palopo yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini. 010/9/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian T. Cyber Extension adalah suatu mekanisme pertukaran informasi pertanian melalui area cyber, suatu ruang imajiner-maya di balik interkoneksi jaringan komputer melalui peralatan komunikasi. Kementerian Pertanian: Nomor Peraturan: PERMENTAN NOMOR 21 Tahun 2021: Jenis/Bentuk Peraturan: peraturan menteri pertanian: Singkatan Jenis/Bentuk. Permentan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Juknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian diterbitkan dengan mempertimbangkan : a. 140/1/2007; 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ OT. Bahwa dalam rangka. : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik. 87, TLN No. materi ngobras vol 7. Penyuluhan Pertanian (BPP) dan sarana pendukungnya Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung 1. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 10. Penyuluhan dalam arti umum merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar. Badan PPSDMP Nomor 30/Kpts/KU. B. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang Baca Juga : Download PERMENPAN Nomor PER/24/M. bahwa untuk pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian perlu pengaturan teknis. Permentan Nomor 02/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Dan Angka Kreditnya. Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian; SALINAN - 2 - Mengingat : 1. 140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan. Lampiran : PERMENTAN No 16 th 2013. Pasal9 Penyusunan programa penyuluhan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana. 2. 140/1/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian9. 2023. Pada saat ini, pertanian tidak bisa dikelola sendiri-sendiri oleh petani, perlu dukungan semua pihak hingga petani bisa lebih kuat dalam bentuk korporasi petani dan berada dalam. Semoga informasi ini bermanfaat. 140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-Undangan: Judul: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT. 140/ 9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT. Mengingat : 1. Nomor. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. 110/J/12/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan5. Penyuluhan dan SDM Pertanian. 8. 140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian. Persyaratan Penyuluh Pertanian Swadaya. Rata-rata kinerja penyuluh pertanian yang berstatus THL-TBPP di kabupaten Magelang, mempunyai nilai 73 berada dalam interval 61-75 berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor: 91/Permentan /OT. Pejabat Pengundangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN:. Biro Hukum Kementerian Pertanian: Subjek: Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian: Status: Berlaku:. Entah suatu kebetulan atau bagaimana sepertinya nomor 35 terlanjur identik dengan penyuluhan pertanian. 54 PERMENTAN OT. 140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan. (2) Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pelaksana teknis di bidang penyuluhan pertanian pada Instansi Pemerintah. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN:. 06 Juli 2022 Tanggal Pengundangan. Permentan Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, yang dimaksud Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut JF Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan kegiatan teknis fungsional penyuluhan pertanian. penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Tahun. Asosiasi adalah perkumpulan dari beberapa orang petani atau kelompoktani 5. 140/7/2009 TANGGAL : 24 Juli 2009 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN. Pada akhir tahun 2019 Kementrian Pertanian telah melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan atau Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di beberapa wilayah. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BadanSebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT. Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Penyuluh pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh PNS, penyuluh swasta, maupun5. 5. Lembaga swadaya yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat. 200/1/2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN. Peranan Media Penyuluhan Pertanian Sebagai Saluran Komunikasi (Channel) Dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian. Pembangunan fisik lumbung. BAB I KETENTUAN. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan. 140/ 9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/ OT. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPimpinan Balai Penyuluhan Pertanian seluruh Indonesia. Rencana kerja tahunan penyuluh secara definisi berdasarkan Permentan 47 tahun 2016 adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan programa penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal – hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha. 140/ 10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENYULUH PERTANIAN TELADAN. Dasar hukum korporasi petani adalah Permentan nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. U. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian by muhammad3trio-685008• Kepmentan 472/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional 2016-2018 Penguatan pada aspek pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum (korporasi petani) • Permentan 56/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional • Kepmentan 830/2016 tentang Lokasi Kawasan. Pasal 2. 08 Juli. PERTIMBANGAN. Dalam Permentan No 52 tahun 2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian, Metode Penyuluhan pertanian adalah “cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan agar petani tahun, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan. 9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. Penguatan fungsi dan Peran BPP 1) Menyusun Programa Penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan Kabupaten/Kota, 2) Melaksanakan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. LAMPIRAN. Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT. ketentuan mengenai pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta, standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Permentan No 35/2019 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian. Media penyuluhan pertanian dibuat berdasarkan materi penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan petani. PENYULUH PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk menindaklanjuti Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/ 2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya perlu menetapkan Pedoman Formasi Jabatan. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang. Nomor. Lampiran : Permentan 47-2016 Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian full. Pasal 1 peraturan menteri pertanian: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: Permentan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Ditetapkan: 16/01/2023: Tanggal Diundangkan: 26/01/2023: Sumber: Biro Hukum Kementerian Pertanian: Subjek: Petunjuk Teknis Jabatan. 140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;. bahwa dalam proses pembelajaran bagi pelaku utama, pelaku usaha. Tentang Kami Kontak. Programa disusun secara partisipatif, sistematis dan tertulis serta dibuat setiap tahun. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan. Menurut Peraturan Menteri Pertanian nomor 52 tahun 2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian, metode penyuluhan pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan. Bagi yang membutuhkan Naskah atau dokumen Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya, bisa di download DISINI. 140/10/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1610); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL. 3 . Judul. formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian. 140/1/2011 ttg Pedoman Pembinaan THL TBPP; • Permentan No. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri. E. dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumberdaya. Selasa, 06 Apr 2021. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-Undangan: Judul: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-Undangan: Judul: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelakuPenyuluh Pertanian; c. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan. Metode Penilaian Penilaian calon Penyuluh Pertanian Teladan dilakukan dengan metode sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III dan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT. Pelajari dengan cermat dan seksama (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Persyaratan Penyuluh Pertanian Swadaya. Peran-peran tambahan penyuluh pertanian (selain menyuluh / memberikan motivasi) adalah: 1. Jenis media tersebut adalah : 1. 3. Dalam Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022, dinyatakan bahwa Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan / atau jasa. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL. U. PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tipe Dokumen. pertanian. INFO TERKINI. 6. 26 Januari 2023. Permentan. 16 Tahun 2006, tentang sistem penyuluhan pertanian fungsi sistem penyuluhan meliputi; 1) Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha; 2) Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar. Tanggal Pengundangan. tentang tugas. 774. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian. 5/2019 tentang Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Permohonan Izin Usaha untuk budidaya, industri pengolahan hasil, serta usaha yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil dilakukan oleh. Reupload Via : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan. Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang pertanian. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyadari pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu. Hasil Bimbingan Teknis Angka Kredit Bagi Penyuluh Pertanian yang dilaksanakan Pusat Penyuluhan Pertanian juga merupakan kesepakatan bersama yang perlu dipedomani dalam menyusun dupak. 7. E. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Tempat : Poktan Sinar Harapan Kecamatan Cibadak. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2022 INDIKATOR OUTPUT DAN IMMEDIATE OUTCOME Bidang Menu. PERMENPAN RB NOMOR 35 TAHUN 2020 ditetapkan dengan pertimbangan yaitu :. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/ RC. 21 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Jaminan Kesehatan Bagi Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya yang Diangkat Berdasarkan Kontrak pada Kementerian PertanianMengingat : 1. PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan. 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP) di Lingkungan Kementerian Pertanian Jum'at, 04 Jul 2014. memberikan arah dan kebijakan dalam penyusunan rencana kegiatan usahatani; 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. Bagian Kedua Kategori dan Jenjang Jabatan Pasal 3 (1) JF Penyuluh Pertanian terdiri dari jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian. 26/Permentan/OT. Jakarta Tanggal Penetapan. 010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/Permentan/SM. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian yang selanjutnya dapat disingkat Koordinator adalah bagian dari tenaga fungsional penyuluh pertanian, yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Balai Penyuluh Pertanian. Penyuluhan Pertanian; Balai Penyuluhan Pertanian dalam memperoleh data pertanian melalui pemenuhan prasarana dan sarana, serta peningkatan pelaksanaan tugas dan. Dasar hukum korporasi petani adalah Permentan nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. dibutuhkan adanya penyuluh pertanian untuk membantu menambah wawasan bagi para petani. Permentan No. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. 16 Tahun 2006 penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas,. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh. JENIS-JENIS MEDIA PENYULUHAN Menurut sumber bacaan ada beberapa jenis media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan (belajar-mengajar). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. 010/I/01/2022 tentang Penetapan Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja BPPSDMP NomorUndang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Mengingat : 1. 91 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian. TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA ·1. Lampiran : PERMENTAN NO 67 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI _2016.